Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”
Keturunan adalah generasi penerus yang dilahirkan oleh pendahulunya melalui cara pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Salah satu konsekuensi dan hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan itu adalah kemungkinan lahirnya keturuan. Orang tua bertanggung jawab melaksanakan hadanah agar anak menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh melaksanakan ajaran agama.
Pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Orangtua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.
Hadanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz. Walaupun ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan tersebut lebih tepat dimiliki kaum perempuan, namun hadhanah merupakan hak dan kewajiban bersama antara kedua orang tua dan anak.
Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dalam pemeliharaan anak.

HADANAH

Hadanah (Ar.: al-hadanah = di damping atau berada di bawah ketiak) adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak. Pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari segala macam bahaya, dan segala hal-hal yang diperlukan. Ulama fikih menetapkan behwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita, karena naluri mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta ksabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding seorang laki-laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.
Jumhur ulama mengatakan bahwa hak memelihara anak diserahkan kepada ibunya jika anak tersebut masih kecil, ketika terjadi perceraian. Ibunya lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti mendidik, dan lebih dekat dengan anak daripada sang bapak. Hal tersebut berpegang pada hadis Rasulullah SAW;
“barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antaranya dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat” (HR. Ahmad, at-Tirmizi, dan Hakim dari Abi Ayub).
Kecuali bila ibunya murtad atau berakhlak tidak terpuji yang akan mengakibatkan sang anak terlantar, maka sang bapak lebih mampu mendidik anak. Apabila anak itu telah tamyiz (cukup umur untuk dapat memilih antara yang baik dan buruk), maka segolongan fukaha termasuk Imam Syafi’I menyuruh anak untuk memilih antara ibu atau bapak.
Pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Orangtua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Firman Allah mengingatkan;

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Hadis Rasulullah SAW juga mempertegas kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai berikut;
“ tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih). Orang tuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasranni, atau Majusi.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Batas akhir pemeliharaan anak tersebut adalah hingga ia mencapai umur dewasa. Hukum islam tidak menentukan secara pasti batas umur dewasa tersebut. Ukuran dewasa bagi seseorang anak adalah tatkala ia mampu untuk hidup mandiri serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompilasi hukum islam yang berlaku di Indonesia pada pasal 98 menentukan batas usia dewasa bagi seorang anak adalah 21 tahun. Ketentuan itu berlaku, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental. Begitu pula anak yang pernah melangsungkan pernikahan, dipandang telah dewasa meskipun belum genap berumur 21 tahun. Karena itu anak yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah, tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya.orang tua bertanggung jawab pula untuk mewakili anaknya yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka mereka dapat menunjuk kerabat terdekat atau orang lain yang dapat dipercaya.[1]

Hukum Hadanah.
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.
Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan; bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy’ari dikatakan: “bahwa Aus bin Ubadah al-Ansari mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu ia berkata; “Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka.” Rasulullah SAW berkata; “Wahai Ibnu Sa’idah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat di waktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah.”” (HR. Muslim dan Abu Dawud).
Hak Hadanah
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadanah tersebut, apakah hak ini milik pengasuh atau hak anak yang diasuh tersebut. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya, sekaplipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika hadanah ini hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat ia gugurkan.
Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian bahwa hadanah itu menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang tua ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hak hadanah ini adalah sebagai berikut:
a) Apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak terseut. Hal ini disepakati seluruh ulama.
b) Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak bolah dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama, karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan haknya.
c) Menurut ulama Mazhab Hanafi apabila istri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara suaminya, maka khuluknya sah, tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. Jumhur ulama tidak sependapat dengan ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bias digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri itu, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka, dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.
d) Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bias mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syarak yang membolehkannya.

Urutan wanita yang berhak hadanah
Ulama memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka, kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak, karena kasih sayang, naluri keibuan, dan kesabaran mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Oleh sebab itu, dalam membicarakan urutan hak pengasuhan anak, ulama fikih mendahulukan kaum perempuan daripada kaum lelaki. Adakalanya pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum perempuan, adakalanya harus diasuh, dirawat,dan dididik bersama, dan adakalanya pada usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu mengasuh mereka. Apabila para wanita tidak ada, maka hak pengasuhan berpindah kepada kaum pria.
Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi’I , setelah ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas. Setelah itu hak pengasuhan pindah secara berurut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara ibu yang lelaki, lalu saudara perempuan ayah, kemudian para asabat sesuai dengan urutan hak warisnya.[2]
Menurut ulama Mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak itu secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah, sampai ke atas, saudara perempuan anak itu, saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara lelaki anak itu, orang yang diberi wasiat oleh ayah dan / atau ibunya, kemudian para asabat yang paling baik[3].
Menurut ulama Mazhab Hanbali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek ayah dan ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan yang seibu dengan ibu,saudara perempuan yang seayah dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki anak itu, anak perempuan paman anak itu, kemudian berpindah kepada asabat secara berurut.[4]
Syarat pengasuh anak
Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya. Syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga kelompok
1) Syarat umum untuk pengasuh wanita dan pria adalah
a) Balig
b) Berakal.
c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak
d) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
e) Seorang muslimah atau muslim.

2) Syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut para ahli fikih ialah sebagai berikut:
a) Tidak mempunyai suami setelah dicerai suaminya.
b) (Sebaiknya) Merupakan mahram anak itu
c) Tidak mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu.
d) Ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi menambahkan syarat, apabiila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.
3) Syarat khusus untuk pengasuh pria
a) Pengasuh laki-laki itu harus didampingi wanita lain yang dapat membantunya mengasuh anak itu
b) Apabila anak itu perempuan, disyaratkan berusia di bawah tujuh tahun, sehingga tidak menimbulkan fitnah.

Imbalan bagi pengasuh
Ulama hanafi mengatakan bahwa apabila yang mengasuh anak itu adalah ibu anak itu sendiri, tidak berhak mendapat imbalan. Alas an mereka adalah wanita seperti ini selama pernikahan dan selama masa iddah itu berhak mendapatkan nafkah, dan nafkah itu cukup, dan nafkah itu cukup untuk biaya mengasuh anak tersebut. Akan tetapi, apabila istri telah dicerai dan masa iddahya telah habis, maka ia berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan mengasuh yang dilakukannya.
Menurut jumhur ulama, pengasuh tidak berhak mendapatkan imbalan. Alasan mereka, ibu itu telah mendapat nafkah dari suaminya. Akan tetapi, apabila anak yang diasuh itu memerlukan biaya, seperti makanan, pakaian, dan biaya mencuci pakaiannya, maka pengasuh anak itu berhak mendapatkan imbalan.
Adapun yang bertanggung jawab dalam menyediakan biaya yang diperlukan anak selama dalam pengasuhan, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah anak itu sendiri jika ia memiliki harta. Jika anak itu tidak memiliki harta, maka biaya yang diperlukan untuk mengasuh menjadi tanggung jawab ayahnya.
Masa pengasuhan
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayiz. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya hadanah tersebut. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri. Anak seperti ini, menurut mereka, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: “Suruhlah anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.
Menurut Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak itu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila anak perempuan itu memasuki jenjang pernikahan.
Menurut Mazhab Syaafi’I dan Mazhab Hanbali, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Akan tetapi, ulama Mazhab Hanbali mengatakan, apabila anak itu perempuan dan mencapai umur tujuh tahun, di mana hak pengasuhannya telah berakhir, maka hak pengasuhannya pindah kepada ayah.
Adapun hak pengasuhan terhadap anak yang dungu atau gila, menurut kesepakatan ulama fikih akan berakhir apabila penyakit dungu atau gilanya itu sembuh.

DAFTAR PUSTAKA

o Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
o Taufik Abdullah dkk.. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.
o Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994
o Wahyu, Sigit. Hadanah. @sriNet:sigitwahyu.net/ensiklopedi/hadanah/. 21 Desember 2008

[1] Taufik Abdullah dkk., Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hal. 89.

[2] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 416
[3]ibid .
[4] ibid